.webp)
Sebanyak 53 titik Sekolah Rakyat akan beroperasi mulai tahun ajaran 2025/2026. Mayoritas bangunan sekolah merupakan aset Kementerian Sosial (Kemensos). Tahun depan, 200 Sekolah Rakyat ditargetkan buka.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, untuk itu sebanyak 80 titik lokasi calon Sekolah Rakyat lainnya tengah disurvei, termasuk soal kelayakan penggunaannya.
"Di samping yang 53 itu sudah ada 80 lagi yang sedang kita survei. Ya kalau memungkinkan kita tambahkan tahun ini. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya, tahun depan. Tapi insya Allah, mudah-mudahan target kita tahun depan itu sudah bisa 200 titik dimulai. Tapi tahun ini ya sekaligus kita untuk jadikan bahan evaluasi tahun depan," kata Gus Ipul di sela kegiatan Desk Sekolah Rakyat dengan K/L terkait Rakyat dan pemda di Gedung Konvensi TMPN Kalibata, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sedang disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum," imbuhnya.
Gus Ipul menjelaskan Desk Sekolah Rakyat sedang dibuka sebagai koordinasi dan finalisasi perencanaan antara satgas di pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Diharapkan semua bisa mengerti dengan rinci hal-hal apa yang dipersiapkan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini. Misalnya dari sarana-prasarana yang dibutuhkan apa saja. Mulai dari tanah, luas minimalnya berapa, kemudian perizinannya, kemudian surat-suratnya dan hal-hal lain yang terkait dengan pembangunan gedung Sekolah Rakyat sebagaimana rancang bangun yang sudah dibuat oleh Kementerian PU dan disetujui oleh Presiden," imbuhnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico mengatakan proposal pemda terkait Sekolah Rakyat juga diusulkan dan diverifikasi pada Desk Sekolah Rakyat. Contohnya antara lain memastikan lahan yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sesuai dengan persyaratan. Salah satunya pembangunan Sekolah Rakyat diprioritaskan pada daerah-daerah dengan banyak kantong kemiskinan.
"Dan memang permintaannya adalah di atas lima hektare yang dibutuhkan lahannya untuk pembangunan," ucapnya.
(twu/nwk)
