
Gugatan UU TNI Hasil Revisi ke MK Bertambah, Kini Jadi 8 Perkara
Jumlah permohonan pengujian UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Mahkamah Konstitusi (MK) bertambah.
Jumlah permohonan pengujian UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Mahkamah Konstitusi (MK) bertambah.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Sejumlah mahasiswa mengajukan gugatan uji materi Pasal 23 huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Undang-Undang TNI hasil revisi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat meminta MK membatalkan UU tersebut dan menghukum Presiden serta para Anggota DPR.
Hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Banjarbaru kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disebabkan adanya dugaan politik uang dalam PSU tersebut.
Pencoblosan ulang Pilkada 2024 telah digelar. Setelah digelar, hasil pencoblosan ulang di beberapa daerah malah kembali digugat ke MK.
Pasangan calon Roni Imran-Ramdhan Mapaliey ancam gugat hasil PSU Pilkada Gorontalo Utara ke MK, tuduh kecurangan terstruktur dan sistematis.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih mengatakan MK mulai mengadili gugatan perselisihan hasil pencoblosan ulang pilkada 2024.
Musisi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) ajukan uji materil UU Hak Cipta. MK minta kejelasan gugatan agar bisa diproses lebih lanjut. Sidang berlangsung 24/4/2025.
Pasangan calon nomor urut 2 Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga kembali mengajukan gugatan hasil Pilkada Puncak Jaya ke Mahkamah Konstitusi (MK).