.webp)
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy menyebut pilkada ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka perlu menjadi perhatian. Pemerintah daerah dan pihak terkait diminta memitigasi berbagai persoalan yang akan dihadapi. Tak hanya soal anggaran, tapi juga kondisi sosial politik.
"Kami minta pihak terkait melakukan pemetaan, supervisi serta mitigasi, terhadap gangguan yang mungkin terjadi saat pelaksanaan pilkada mendatang. Kemudian kepala daerah dapat menyisir anggaran, untuk meminimalisir kekurangan dana saat pilkada ulang," ujar Rifqinizamy saat kunjungan kerja ke Bangka, Kamis (13/2/2025).
Menurutnya,pilkada ulang yang akan digelar di dua daerah tersebut merupakan kondisi khusus. Saat Pilkada Serentak 2024 kotak kosong meraih suara terbanyak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga perlu menjadi atensi bersama terkait solusinya, karena ini akan berimbas pada pendanaan hingga kondisi sosial politik," katanya.
Diketahui, pilkada ulang yang akan digelar di dua daerah tersebut pada 27 Agustus 2025. Sementara Penjabat (Pj) Gubernur Babel Sugito menyebut partisipasi masyarakat (parmas) di wilayahnya saat Pilkada Serentak 2024 cukup rendah. Khususnya di daerah yang akan melaksanakan pilkada ulang. Di Kabupaten Bangka hanya 52,2% dan Pangkalpinang 53%.
"Persentase partisipasi masyarakat terendah ada di Kabupaten Bangka yang hanya 52,2%," ujar Sugito.
Sugito menjelaskan faktor yang menjadi penyebab rendahnya parmas di pilkada lalu. Salah satunya terkait kondisi cuaca yang terjadi 27 November 2024.
"Saat pelaksanaannya kondisi cuaca buruk hingga mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih untuk hadir mencoblos di TPS," jelasnya.
Meskipun partisipasi rendah, dia memastikan jika situasi pilkada serentak di wilayahnya berlangsung aman dan lancar.
(dai/dai)
