.webp)
Polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menuai reaksi. Puluhan orang mengatasnamakan Masyarakat Militan Pecinta Jokowi Malang Raya (MMPJ) turun jalan mengecam tuduhan fitnah dilontarkan pakar telematika Roy Suryo.
Massa dari MMPJ mengawali aksi dengan longmarch dari kawasan Stasiun Malang menuju Bundaran Tugu, Kota Malang.
Mereka kemudian menggelar mimbar bebas untuk menyuarakan pentingnya menjaga demokrasi, penegakan hukum dan dukungan terhadap stabilitas nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di tengah aksi, massa juga membakar poster bergambar pakar telematika Roy Suryo yang dinilai sebagai aktor penebar fitnah dan upaya mencemarkan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
 Poster Roy Suryo dibakar massa pecinta Jokowi (Foto: Muhamad Aminuddin) |
Koordinator aksi Damanhury Jab menuturkan bahwa aksi yang digelar merupakan bentuk sikap dari MMPJ di tengah maraknya penyebaran fitnah, hoaks, dan upaya penggiringan opini publik yang tidak bertanggung jawab dilakukan oleh oknum-oknum politisi busuk serta aktor-aktor yang haus kekuasaan.
"Kami menilai bahwa gerakan-gerakan tersebut bukan hanya merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah, tetapi juga mengancam stabilitas pemerintahan yang sah," ujar Damanhury kepada wartawan di sela aksi, Selasa (29/4/2025).
Menurut Damanhury, upaya mencemarkan nama baik Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, melalui penyebaran isu keabsahan ijazah, adalah tindakan tidak beretika dan merupakan bentuk sabotase terhadap martabat kepemimpinan nasional.
Tindakan yang dilakukan tidak hanya menyerang individu. Melainkan juga berusaha menggoyahkan kepercayaan rakyat terhadap hasil Pemilu 2024 yang demokratis dan konstitusional.
"Kami mendesak kepolisan segera adanya proses hukum terhadap Roy Suryo dan antek-anteknya. Serta para politisi busuk yang telah menyebarkan hoaks, fitnah, dan tipu daya terkait keabsahan ijazah mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo," tegas Damanhury.
"Tindakan mereka bukan hanya mencemarkan nama baik, tetapi juga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam melaksanakan visi-misi pembangunan bangsa ke depan," sambungnya.
Setelah menyampaikan beberapa pernyataan sikap, massa melengkapi aksi dengan mobil komando, kemudian membubarkan diri.
(mua/iwd)
