.webp)
Kondisi jalan nasional yang menghubungkan Long Midang di Krayan Induk, dan Krayan Tengah hingga Malinau di Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dilaporkan rusak parah dan nyaris tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.
Masyarakat setempat bergotong royong memperbaiki jalan menggunakan dana swadaya. Keluhan mereka belum mendapat respons dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat.
Camat Krayan Timur, Liantoni mengungkapkan kerusakan jalan sangat menyulitkan mobilitas warga. Terutama untuk distribusi kebutuhan pokok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Parah betul, enggak bisa dilewati mobil, motor pun susah. Makanya masyarakat inisiatif memperbaiki, tapi kami bingung, ini jalan nasional, mau lapor ke mana?" ujar Liantoni kepada detikKalimantan, Senin (28/4/2025).
Menurut Liantoni, perbaikan jalan telah dilakukan secara swadaya selama dua pekan terakhir. Masyarakat setempat mengumpulkan dana untuk membiayai bahan bakar, penyewaan ekskavator, dan kebutuhan lainnya, termasuk makanan untuk para pekerja. Total pengeluaran diperkirakan mencapai Rp 30 juta untuk memperbaiki sekitar 20 kilometer jalan yang rusak parah.
"Semua dari dana masyarakat, tidak ada bantuan dari pemerintah sama sekali. Sewa ekskavator saja Rp 1,5 juta per jam, tapi karena desakan masyarakat, mungkin bisa di bawah itu," tambahnya.
Kerja bakti itu melibatkan sekitar 34 orang, termasuk sopir kendaraan roda empat, warga setempat, dan staf kecamatan. Mereka membangun rel kayu dan melakukan penguatan jalan agar bisa dilalui kendaraan. Namun, masih ada beberapa titik yang belum terselesaikan.
"Kasihan masyarakat, makanya kami usaha sendiri sambil menunggu respons pemerintah," kata Liantoni.
Liantoni juga menyampaikan kekecewaan warga atas janji pemerintah yang belum terealisasi. Pada Agustus 2024, Gubernur Kalimantan Utara menyampaikan jalan itu akan dioperasikan pada 2024. Bahkan, Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Krayan beberapa tahun lalu, juga menjanjikan perbaikan jalan nasional itu sebelum masa jabatannya berakhir.
"Tapi sampai sekarang tidak ada tindakan nyata. Kami pasrah," ujarnya.
Warga telah melaporkan kondisi jalan melalui media sosial, namun belum mendapat tanggapan. "Kami sudah sampaikan ke kabupaten, provinsi, pusat, sampai Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Utara, tapi belum ada hasil. Masyarakat bingung, nuntut ke mana lagi?" keluh Liantoni.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki jalan nasional itu, setidaknya hingga Krayan Tengah dan Malinau, agar masyarakat tidak terus bergantung pada upaya swadaya.
"Kami minta pemerintah pusat dan provinsi serius. Jalan ini vital untuk kebutuhan masyarakat perbatasan," pungkasnya.
(sun/mud)
